Perbedaan Antara Penundaan Pembayaran dengan Kepailitan

Perbedaan Antara Penundaan Pembayaran dengan Kepailitan Kalau penundaan pembayaran saya bandingkan dengan kepailitan maka tampaklah adanya beberapa perbedaan sebagai berikut.

a.    Kedudukan Tertunda

Dalam penundaan pembayaran ini nasib tertunda, yakni orang yang mendapat izin dari hakim untuk menunda pembayaran utang-utangnya, tidak sejelek si pailit. Berbeda dengan si pailit yang kehilangan kecakapan berbuat terhadap harta bendanya sendiri, maka si tertunda tidak kehilangan hak atas harta bendanya.

b.    Lembaga Pemeliharaan

Dalam penundaan pembayaran, si tertunda masih cakap berbuat terhadap harta bendanya, hanya tiap-tiap tindakan yang mengenai harta bendanya, dia harus mendapat izin dari

seorang atau lebih yang disebut ’’pemelihara” (bewindvoerder) yang diangkat oleh hakim.

c.    Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak turut campur dalam persoalan penundaan pembayaran, sebagai gantinya ditetapkan oleh hakim seorang atau lebih pemelihara (bewindvoerder), yang tugasnya mengawasi dan mengurus setiap tindakan si tertunda mengenai harta bendanya.

d.    Hakim Komisaris

Dalam lembaga penundaan pembayaran, tidak ditetapkan adanya hakim komisaris. Bila ada kesulitan dalam pelaksanaan penundaan pembayaran itu, diselesaikan oleh hakim pemutus penundaan pembayaran itu sendiri.

4.    Prosedur Permintaan Penundaan Pembayaran

Debitor yang dalam keadaan seperti dimaksud dalam Pasal 212 PK,