BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Anak merupakan anugerah dan amanah
yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan
dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara karena didalam diri anak melekat
hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat didalam UUD
1945 dan konvensi PBB tentang hak-hak anak. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan
tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
Anak adalah pewaris sekaligus
penerus garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam suatu
perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak
atau adopsi. Pengertian tentang adopsi dapat dilihat secara etimologi,
terminologi, serta menurut para pakar
hukum.
·
Pengertian
Adopsi
Dari Segi Etimologi
A. Dasti
segi etimologi yaitu asal usul kata, Adopsi berasal dari bahasa Belanda
“Adoptie” atau Adoption (Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.
B. Dalam
bahasa Arab disebut “Tabanni” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan
“Mengambil anak angkat” sedang menurut kamus Munjid diartikan “menjadikannya
sebagai anak” (Muderis Zaeni. SH 1985:4).
C. Pengertian
dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak
untuk sebagai anak kandungnya sendiri.
·
Dari Segi Terminologi
Dari segi Terminologi
(Muderis Zaeni. SH 1985:5) Adopsi diartikan:
a. Dalam
kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain
yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.
b. Dalam
Ensiklopedia Umum disebutkan (Muderis Zaeni. SH 1985:5):
Adopsi, suatu cara
untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam
pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan
pewaris atas untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat
dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki
status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum
melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk
benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.
·
Pendapat Berbagai Pakar
Hukum Tentang Adopsi
a. Hilman
Hadi Kusuma, SH dalam bukunya Hukum
Perkawinan Adat menyebutkan
Anak angkat adalah anak
orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi
menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan
dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
b. Sedangkan
Surojo Wignjodipuro, SH dalam bukunya Pengantar
dan Asas-asas Hukum Adat memberikan batasan sebagai berikut:
Adopsi (mengangkat anak)
adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri
sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang
dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara
orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
c. Dr.
J.A Nota seorang ahli hukum belanda yang khusus mempelajari adopsi adalah suatu
lembaga hukum yang dapat memindahkan sesorang kedalam ikatan keluarga lain
(baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian
hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan
orang tuanya (Djaja S. Meliala, SH 1982:3)
Kesimpulan :
Adopsi/pengangkatan
anak yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa
sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara
anak angkat sebagaian aksen diri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
·
Tujuan pengangkatan
anak
Tujuan
pengangkatan anak termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonsia No. 54
Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Pasal 2 yaitu pengangkatan
anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait
dengan tujuan mengangkat anak membawa akibat hukum bagi pengangkatan anak yang
diuraikan dalam S.1927 No.129, yakni:
1.Anak
angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (pasal 11).
2.Anak
angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat
(pasal 12 ayat 1).
3.Anak
angkat menjadi ahli waris orang tua angkat.
4.Karena
pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada
keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).
B.
Pokok Permasalahan
Pokok permasalahan dalam makalah ini adalah:
1.
Bagaimanakah pengaturan mengenai lembaga pengangkatan anak dalam sistem hukum
Indonesia?
2.Bagaimanakah
syarat pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.Pengaturan
Mengenai Lembaga Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia
1.
Hukum Adat
Sistem hukum Indonesia bersumber
pada hukum adat. Dalam hukum adat dikenal adanya pengangkatan anak,Sebagaimana
hukum adat pada umumnya di Nusantara jarang terdokumentasi secara tertulis,
tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Sebagai contoh salah satu
bagian dari hukum keluarga mengenai pengangkatan anak. Mengangkat anak disebut
“mupu anak” (Banten Utara & Cirebon), “mulung” atau “ngukut anak” (suku
Sunda umumnya) dan “mungut anak” (Jakarta). Orang tua angkat umumnya
bertanggung jawab terhadap anak yang diangkatnya sedangkan orang tua kandung
lepas tanggung jawabnya setelah pengangkatan itu. Cara pengangkatan pun sangat
sederhana biasanya hanya keluarga yang menyerahkan dan yang mengangkat, tetapi
tetangga akan segera mengetahuinya. Adapula yang dihadiri para kerabat dari
kedua belah pihak. Pengangkatan yang menggunakan surat ditemukan hanya di dua
tempat yaitu di Meester Cornelis (Jatinegara) yang disahkan asisten wedana dan
Lengkong-Bandung yang disaksikan Kepala Desa.
Prinsip hukum adat dalam suatu
perbuatan hukum adalah terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas,
yang berarti perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan didepan
orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang
mengetahuinya. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai
seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.
Dilihat dari aspek hukum, pengangkatan anak
menurut adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal
dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orangtua yang
mengangkatnya, dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orangtua
kandung anak angkat. Perbedaannya didalam hukum dat diisyaratkannya suatu
imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung anak angkat -- biasanya
berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan megis.
Dilihat dari segi motivasi
pengangkatan anak, dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon
orangtua angkat) akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang
tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya
yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian
menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan
ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.
-Islam
telah lama mengenal istilah tabbani, yang di era modern ini disebut adopsi atau
pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan mempraktikkannya langsung, yakni
ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya.
2.
Hukum Islam
Tabanni secara harfiah diartikan
sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti
anak kandung sendiri. Hal ini itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah
pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya.
Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang
pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya, namun belum
dikaruniai anak. Maka itu, sangat baik jika mengambil anak orang lain yang
kurang mampu, agar mendapat kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau
untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya.
Hanya saja, ketika mengangkat
(adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan
ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam.
Banyak dalil yang mendasarinya.
Jadi, Adopsi yang dilakukan
berdasarkan Hukum Islam, tidak menjadikan anak yang diangkat mempunyai hubungan
dengan orangtua angkat seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.
3.
Hukum Perdata Barat
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat.
BW hanya mengatur tentang pengkuan anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur
dalam Buku I Bab 12 bagian ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang
substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak diluar kawin.
Lembaga pengakuan anak diluar kawin, tidak
sama dengan lembaga pengangkatan anak. Dilihat dari segi orang yang
berkepentingan, pengakuan anak diluar kawin hanya dapat dilakukan oleh orang
laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang akan diakui. Sedangkan
dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya, tetapi
orang perempuan atau lelaki lain yang sama sekali tidak ada hubungan biologis
dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi
persyaratan hukum.
Mengingat kebutuhan masyarakat tentang
pengangkatan anak menunjukkan angka yang meningkat, naka Pemerintah Kolonial
Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya mengatur secara khusus
tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat
(BW).
B.
Syarat pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Pengangkatan
anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan adat kebiasaan artinya pengangkatan anak
dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan
kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan peratura
perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan
anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Berdasarkan Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007,
syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:
1
Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a.
belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b.
merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c.
berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
d.
memerlukan perlindungan khusus.
2
Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.
anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
b.
anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas)
tahun,sepanjang ada alasan mendesak; dan
c.
anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapanbelas)
tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
3 Calon orang tua angkat
harus memenuhi syarat-syarat:
a.
sehat jasmani dan rohani;
b.
berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh
lima) tahun;
c.
beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d.
berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e.
berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f.
tidak merupakan pasangan sejenis;
g.
tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h.
dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i.
memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
j.
membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k.
adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
l.
telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin
pengasuhan diberikan; dan
m.
memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
Bab III
Kesimpulan
Adopsi/pengangkatan
anak yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarg asendiri sedemikian rupa
sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara
anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
(PP Nomor 54 Tahun 2007).Pengangkatan anak menurut adat yaitu masuknya anak
angkat kedalam keluarga orangtua yang mengangkatnya, dan terputusnya hubungan
keluarga dengan keluarga atau orangtua kandung anak angkat. Hukum Islam tidak
mengenal lembaga adopsi, karena menurut pendapat orang Islam keturunan itu
tidak bisa diganti. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak
ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW
hanya mengatur tentang pengkuan anak diluar kawin.
Daftar Pustaka
·
Soeroso, R, SH. 2005. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta:Sunan Grafika
Kak? Saya ingin tahu, apa perbedaan antara anak adopsi dg anak angkat.. Mohon penjelasannya.. :)
ReplyDelete