Sumber-Sumber Hukum Dagang dan Undang-Undang Hukum Dagang

Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada (diatur dalam):

a.    Hukum tertulis yang dikodifikasikan:

1)    Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K.);

2)    Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (B W).

b.    Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.
Par. 9 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
KUHD Indonesia kira-kira satu abad yang lalu telah dibawa orang Belanda ke tanah air kita, mula-mula ia hanya berlaku bagi orang-orang Eropa di Indonesia (berdasarkan asas konkordansi). Kemudian juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang Timur Asing, akan tetapi tidak berlaku seluruhnya untuk orang-orang Indonesia (hanya bagian-bagian tertentu saja).

KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua kitab dan 23 bab. Kitab I terdiri dari 10 bab dan Kitab II terdiri dari 13 bab.

Isi pokok dari KUHD Indonesia itu ialah:
Kitab Pertama berjudul: Tentang Dagang Umumnya, yang memuat:

Bab I: Dihapuskan (menurut Stb. 1938/276 yang mulai berlaku pada 17 Juli 1938, Bab I yang berjudul: "Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang” yang meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5 telah dihapuskan).

Bab II : Tentang pemegangan buku.

 Bab III : Tentang beberapa jenis perseroan.

Bab IV  : Tentang bursa dagang, makelar, dan kasir.

Bab V : Tentang komisioner, ekspeditor, pengangkut, dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.

Bab VI : Tentang surat wesel dan surat order.

: Tentang cek, tentang promes dan kuitansi kepada pembawa (aan toonder).
 Bab VII
Bab VIII: Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.

Bab IX: Tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya.

Bab X : Tentang pertanggungan (asuransi) terhadap bahaya kebakaran bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang b< um dipenuhi, dan pertanggungan jiwa.
a.