1. Berdasarkanteori "science tree law" bahwadibawahini yang tidaktermasukcabangilmuhukumpositifadalah :
a.HukumPidana c.HukumAdat
b.HukumPerdata d. HukumAdministrasi Negara
2. HTN diibaratkansebagainegaradalamkeadaanstatisdan HAN diibaratkannegaradalamkeadaandinamis, iniberdasarkanpendapat :
a. Openheim c. van Vollenhoven
b. Barent d. Logeman
3. Dalamhubungan HAN denganilmu lain, adapendapatbahwa HTN diibaratkansebagairangka, danIlmuPolitikdiibaratkansebagaidaging, iniberdasarkanpendapat :
a. Openheim c. van Vollenhoven
b. Barent d.Logeman
4. Yang tidak termasuk persamaan istilah Hukum Administrasi Negara adalah :
a. Hukum Tata Usaha Negara c. Hukum Tata Pemerintahan
b. Hukum Pemerintahan Daerah d. Hukum Tata Usaha Pemerintahan
5. IstilahadministrasidalambahasaBelandadiartikansebagaibestuuren, yang berarti :
a. KekuasaanPemerintah, c. KewenanganPemerintah
b. KebijakanPemerintah d. FungsiPemerintah
6. Hukum Administrasi Negara di Inggris dikenal dengan :
a. Adminstrative Law c. Constitutional Law
b. Administration Recht d. Constitutional Recht
7. Yang tidak termasuk kebijakan publik (bestuuren) dalam ranah Hukum Administrasi Negara adalah :
a. Beschikking c. FrieseErmesson
b. Regeling d.Materiil Daad
8. Yang tidak termasuk ciri-ciri kebijakan publik adalah :
A. keputusannya dapat diPTUNkan
B.ditetapkan oleh pejabat publik
C.memiliki sanksi denda
D.memiliki sanksi administrasi
9. Yang membedakan Trias Politika menurut John Locke dengan C.S. Montesquieu, adalah :
a. legistif c.. yudikatif
b. eksekutif d. federatif
10. Pengertian Administrasi Negara, Utrecht dalam buku : “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, bertitik tolak dari Teori Trias Politika Montesquieu, yang dikenal dengan teori (kecuali) :
a. Teori Kekuasaan c. Teori Residu
b. Aftrek Theorie d. Teori Sisa
11. HukumAdministrasi Negara adalahmengujihubunganhukumistimewa yang diadakan agar memungkinkanparapejabatpemerintahan Negara melakukantugasmerekasecarakhusus, inipendapat :
a. R. AbdoelDjamali c. E. Utrecht
b. KusumadiPoedjosewojo d. van Apeldoor
12. Sumberhukum material, yaitusumberhukum yang turutmenentukan:
a. Asaskaidahhukum
b. Isikaidahhukum
c. Bentukkaidahhukum
d. Modelkaidahhukum.
13. Sumberhukum formal, yaitusumberhukum yang sudahdiberikan :
a. Asaskaidah hukum C. bentukkaidahhukum
b. Isikaidahhukum D. model kaidahhukum
14. Yang tidaktermasuksumberHukumAdministrasi Negara dibawahiniadalah :
a. Peraturan Perundangan C. Kebiasaan
b. Contrak D. Doktrin
15. HukumAdministrasi Negara adalahkeseluruhanaturan yang hendaknyadiperhatikanolehparapendukungkekuasaan yang diserahitugaspemerintahanitu, inipendapat
a. R. Abdoel Djamali c. E. Utrech
b. KusumadiPoedjosewojo d. van Apeldoor
16. MenurutPrajudiAtmosudirdjobahwaruanglingkupHukumAdministrasi Negara meliputi (kecuali) :
a. Hukumtentangkewenanganseluas-luasnyadariPejabatAdministrasi Negara
b. HukumtentangorganisasidariAdministrasi Negara
c. Hukumtentangdasar-dasardanprinsip-prinsipumumdaripadaAdministrasi Negara
d. Hukum tentangaktifitas-aktifitas dari Administrasi Negara yang bersifatyuridis
17. Golongan yang mendukungbahwaantaraHukum Tata Usaha Negara denganHukumAdministrasi Negara tidakadaperbedaanprinsipyaitu (kecuali) :
a. Kranenburg c. Bellefroid
b. Vegting d. Prin
18. Yang tidak termasuk perbuatanmenuruthukum public bersegisatu yang dilakukanolehaparatadministrasinegaraberdasarkanwewenangistimewa, yaitu :
a. Pengangkatanpegawainegeri
b. Pemboronganpekerjaan
c. Penempatanjabatantertentu
d. Ijinmendirikanbangunan
19. Salah satuperbuatanmenuruthukum public bersegiduayaitu (kecuali):
a. Perjanjianpembuatangedung
b. Mutasijabatan
c. Pengadaanalat-alattuliskantor
d. Ijinusahaperdagangan
20. Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk beschiking adalah:
a. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
b. berisi tindakan hukum dalam bidang HTUN yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
c. bersifat kongkrit, individual, final
d. atas dasar kesepakatan duapihakataulebih
21. Syarat-syarat syahnya suatu beschiking adalah :
a.harus dibuat oleh badan/pejabat yang berwenang
b.tidak boleh mengandung kekurangan yuridis (kekhilapan, paksaan, penipuan)
c.adanya kepentingan seseorang/badan/pejabat
d.harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan
22. UntukmembatalkanprodukhukumdalambentukRegelingdapatdilakukan (kecuali) :
a. MelaluiPeradilan Tata Usaha Negara
b. Judicial RevieukeMahkamahAgung
c. Digugurkanolehtingkatpemerintahan yang lebihtinggi
d. Dicabutolehpembuatproduk hukumtersebut.
23. SedangkanuntukmembatalkanprodukhukumdalambentukBeschikingdapatdilakukan:
a. MelaluiPeradilan Tata Usaha Negara
b. Judicial RevieukeMahkamahAgung
c. Digugurkanolehtingkatpemerintahan yang lebihtinggi
d. Dicabutolehpembuatproduk hokum tersebut.
24. Yang tidak termasuk syarat-syarat untuk membuat peraturan perundangan adalah :
a. tidak duplikasi dengan peraturan perundangan yang telah ada, (peraturan yang lebih tinggi maupun yg sejajar)
b. tidak merugikan kepentingan pejabatnegara
c. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yg lebih tinggi
d. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan
25. HukumAdministrasi Negara di Jermandenganistilah :
a. VerwaltungRecht c. DroitAdministratief
b.VerfassungRecht d. AdministratiefRecht
26. Para ahli yang berpendapatbahwaantaraHukum Tata Negara danHukumAdministrasi Negara Yang tidak memilikiperbedaan-perbedaan yang prindipadalah (kecuali) :
a. Oppen Heim c. van Vollen Hoven
b. van Kant d. Donner
27. Yang tidaktermasukhakkeistimewaanpejabatpublik di daerahdisebut :
a. Prerogatif c. FreieseErmessen
b. Discretion Principle d. Polecy Maker
28. Pejabatdaerahyang diberikewenangansebagaipejabatpembuatkebijakan public adalahmutlakdaripejabatatasannyadisebut :
a. Sekda c. Ketua DPRD
b. Muspida d. jawabab a, b, dan c salah
29. Prinsip-prinsipdariprodukHukumAdministrasi Negara denganhukumlainnyakecuali :
a. Kepastiamhukum c. Kongkrit
b. Final d. Individual
30. PreieseErmessenlahirakibatdari (kecuali) :
a. konsepnegarahukum modern c. konsepnegarakekuasaan
b. kepentingan public d. kekuasaan
31. DalampelaksanaannyakonsepPreieseErmessendibatasiolehhal-hal (kecuali) :
a. Harusdilaksanakandalamkerangkakepentinganumum/kesejahteraanumum
b. Dilaksanakanatasinisiatifpejabat Negara itu
c. Dilaksanakansesuaidenganmaksuddankepentinganpejabat Negara itu
d. Untukmenyelesaikanmasalahkongkrit yang timbulsecaratiba-tiba
32. Kepala Daerah yang dipilihlangsungrakyat melaluiPemilukada, makadapatdiberhentikanoleh :
a. Olehparapemilihnyasecaralangsung
b. Olehpemilihnyamelauianggota DPRD
c. Melaluipartaipolitik yang mengusungnya
d. a, b, dan c salah
33 . Di bawahini yang tidaktermasukbentukkeputusantatausahanegara, adalah :
a. SuratKeputusanPengangkatanPegawai
b. SuratKeteranganKelakuanBaik
c. Pembangunan pasaroleh investor
d. SertifikatHakAtas Tanah
34. Suratketetapan yang terusmenerusberlakusebelumadanyapanggantian/pencabutan, disebut:
a. ketetapantetap c. ketetapansepintasitif
b. ketatapanPositif. d. ketetapan negative
35. Pengangkatanseseoranguntukmenjabat KepalaDinas, keputusantersebutdisebut :
a. Beschiking c. Diskresi
b. Regeling d. FrieseErmessen
36.KebijakanPejabatPublikuntukmelarangberjualan di tempatkeramaiandisebut :
a. Beschiking c. Diskresi
b. Regeling d. FrieseErmessen
37.Yangtidaktermasukpejabat public dibawahiniadalah : :
a. Gubernur c. Ketua DPRD
c. Bupati d. Walikota
38.Yangtidaktermasukproduk hokum kebijakanpejabat public adalah :
a.Peraturan Daerah c. Perwalkot
b.PeraturanGubenur d. PeraturanBupati
39.Presidendalammengangkatmenteri-menterinyaadalahmerupakan :
a. Prerogatif c. HakKewenangan
b. Hal Politik d. Kewajiban
40.Yangtidaktermasukupaya hokum dalampengguguranPerbupNomor : 171 Tahun 2010 adalah :
a. YudicialRevieukeMahkamahAgung
b. DiPTUNkan
c. Digugurkanolehpemerintah yang lebihtinggi
d. DicabutolehpembuatPerbuptersebut
a.HukumPidana c.HukumAdat
b.HukumPerdata d. HukumAdministrasi Negara
2. HTN diibaratkansebagainegaradalamkeadaanstatisdan HAN diibaratkannegaradalamkeadaandinamis, iniberdasarkanpendapat :
a. Openheim c. van Vollenhoven
b. Barent d. Logeman
3. Dalamhubungan HAN denganilmu lain, adapendapatbahwa HTN diibaratkansebagairangka, danIlmuPolitikdiibaratkansebagaidaging, iniberdasarkanpendapat :
a. Openheim c. van Vollenhoven
b. Barent d.Logeman
4. Yang tidak termasuk persamaan istilah Hukum Administrasi Negara adalah :
a. Hukum Tata Usaha Negara c. Hukum Tata Pemerintahan
b. Hukum Pemerintahan Daerah d. Hukum Tata Usaha Pemerintahan
5. IstilahadministrasidalambahasaBelandadiartikansebagaibestuuren, yang berarti :
a. KekuasaanPemerintah, c. KewenanganPemerintah
b. KebijakanPemerintah d. FungsiPemerintah
6. Hukum Administrasi Negara di Inggris dikenal dengan :
a. Adminstrative Law c. Constitutional Law
b. Administration Recht d. Constitutional Recht
7. Yang tidak termasuk kebijakan publik (bestuuren) dalam ranah Hukum Administrasi Negara adalah :
a. Beschikking c. FrieseErmesson
b. Regeling d.Materiil Daad
8. Yang tidak termasuk ciri-ciri kebijakan publik adalah :
A. keputusannya dapat diPTUNkan
B.ditetapkan oleh pejabat publik
C.memiliki sanksi denda
D.memiliki sanksi administrasi
9. Yang membedakan Trias Politika menurut John Locke dengan C.S. Montesquieu, adalah :
a. legistif c.. yudikatif
b. eksekutif d. federatif
10. Pengertian Administrasi Negara, Utrecht dalam buku : “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, bertitik tolak dari Teori Trias Politika Montesquieu, yang dikenal dengan teori (kecuali) :
a. Teori Kekuasaan c. Teori Residu
b. Aftrek Theorie d. Teori Sisa
11. HukumAdministrasi Negara adalahmengujihubunganhukumistimewa yang diadakan agar memungkinkanparapejabatpemerintahan Negara melakukantugasmerekasecarakhusus, inipendapat :
a. R. AbdoelDjamali c. E. Utrecht
b. KusumadiPoedjosewojo d. van Apeldoor
12. Sumberhukum material, yaitusumberhukum yang turutmenentukan:
a. Asaskaidahhukum
b. Isikaidahhukum
c. Bentukkaidahhukum
d. Modelkaidahhukum.
13. Sumberhukum formal, yaitusumberhukum yang sudahdiberikan :
a. Asaskaidah hukum C. bentukkaidahhukum
b. Isikaidahhukum D. model kaidahhukum
14. Yang tidaktermasuksumberHukumAdministrasi Negara dibawahiniadalah :
a. Peraturan Perundangan C. Kebiasaan
b. Contrak D. Doktrin
15. HukumAdministrasi Negara adalahkeseluruhanaturan yang hendaknyadiperhatikanolehparapendukungkekuasaan yang diserahitugaspemerintahanitu, inipendapat
a. R. Abdoel Djamali c. E. Utrech
b. KusumadiPoedjosewojo d. van Apeldoor
16. MenurutPrajudiAtmosudirdjobahwaruanglingkupHukumAdministrasi Negara meliputi (kecuali) :
a. Hukumtentangkewenanganseluas-luasnyadariPejabatAdministrasi Negara
b. HukumtentangorganisasidariAdministrasi Negara
c. Hukumtentangdasar-dasardanprinsip-prinsipumumdaripadaAdministrasi Negara
d. Hukum tentangaktifitas-aktifitas dari Administrasi Negara yang bersifatyuridis
17. Golongan yang mendukungbahwaantaraHukum Tata Usaha Negara denganHukumAdministrasi Negara tidakadaperbedaanprinsipyaitu (kecuali) :
a. Kranenburg c. Bellefroid
b. Vegting d. Prin
18. Yang tidak termasuk perbuatanmenuruthukum public bersegisatu yang dilakukanolehaparatadministrasinegaraberdasarkanwewenangistimewa, yaitu :
a. Pengangkatanpegawainegeri
b. Pemboronganpekerjaan
c. Penempatanjabatantertentu
d. Ijinmendirikanbangunan
19. Salah satuperbuatanmenuruthukum public bersegiduayaitu (kecuali):
a. Perjanjianpembuatangedung
b. Mutasijabatan
c. Pengadaanalat-alattuliskantor
d. Ijinusahaperdagangan
20. Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk beschiking adalah:
a. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
b. berisi tindakan hukum dalam bidang HTUN yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
c. bersifat kongkrit, individual, final
d. atas dasar kesepakatan duapihakataulebih
21. Syarat-syarat syahnya suatu beschiking adalah :
a.harus dibuat oleh badan/pejabat yang berwenang
b.tidak boleh mengandung kekurangan yuridis (kekhilapan, paksaan, penipuan)
c.adanya kepentingan seseorang/badan/pejabat
d.harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan
22. UntukmembatalkanprodukhukumdalambentukRegelingdapatdilakukan (kecuali) :
a. MelaluiPeradilan Tata Usaha Negara
b. Judicial RevieukeMahkamahAgung
c. Digugurkanolehtingkatpemerintahan yang lebihtinggi
d. Dicabutolehpembuatproduk hukumtersebut.
23. SedangkanuntukmembatalkanprodukhukumdalambentukBeschikingdapatdilakukan:
a. MelaluiPeradilan Tata Usaha Negara
b. Judicial RevieukeMahkamahAgung
c. Digugurkanolehtingkatpemerintahan yang lebihtinggi
d. Dicabutolehpembuatproduk hokum tersebut.
24. Yang tidak termasuk syarat-syarat untuk membuat peraturan perundangan adalah :
a. tidak duplikasi dengan peraturan perundangan yang telah ada, (peraturan yang lebih tinggi maupun yg sejajar)
b. tidak merugikan kepentingan pejabatnegara
c. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yg lebih tinggi
d. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan
25. HukumAdministrasi Negara di Jermandenganistilah :
a. VerwaltungRecht c. DroitAdministratief
b.VerfassungRecht d. AdministratiefRecht
26. Para ahli yang berpendapatbahwaantaraHukum Tata Negara danHukumAdministrasi Negara Yang tidak memilikiperbedaan-perbedaan yang prindipadalah (kecuali) :
a. Oppen Heim c. van Vollen Hoven
b. van Kant d. Donner
27. Yang tidaktermasukhakkeistimewaanpejabatpublik di daerahdisebut :
a. Prerogatif c. FreieseErmessen
b. Discretion Principle d. Polecy Maker
28. Pejabatdaerahyang diberikewenangansebagaipejabatpembuatkebijakan public adalahmutlakdaripejabatatasannyadisebut :
a. Sekda c. Ketua DPRD
b. Muspida d. jawabab a, b, dan c salah
29. Prinsip-prinsipdariprodukHukumAdministrasi Negara denganhukumlainnyakecuali :
a. Kepastiamhukum c. Kongkrit
b. Final d. Individual
30. PreieseErmessenlahirakibatdari (kecuali) :
a. konsepnegarahukum modern c. konsepnegarakekuasaan
b. kepentingan public d. kekuasaan
31. DalampelaksanaannyakonsepPreieseErmessendibatasiolehhal-hal (kecuali) :
a. Harusdilaksanakandalamkerangkakepentinganumum/kesejahteraanumum
b. Dilaksanakanatasinisiatifpejabat Negara itu
c. Dilaksanakansesuaidenganmaksuddankepentinganpejabat Negara itu
d. Untukmenyelesaikanmasalahkongkrit yang timbulsecaratiba-tiba
32. Kepala Daerah yang dipilihlangsungrakyat melaluiPemilukada, makadapatdiberhentikanoleh :
a. Olehparapemilihnyasecaralangsung
b. Olehpemilihnyamelauianggota DPRD
c. Melaluipartaipolitik yang mengusungnya
d. a, b, dan c salah
33 . Di bawahini yang tidaktermasukbentukkeputusantatausahanegara, adalah :
a. SuratKeputusanPengangkatanPegawai
b. SuratKeteranganKelakuanBaik
c. Pembangunan pasaroleh investor
d. SertifikatHakAtas Tanah
34. Suratketetapan yang terusmenerusberlakusebelumadanyapanggantian/pencabutan, disebut:
a. ketetapantetap c. ketetapansepintasitif
b. ketatapanPositif. d. ketetapan negative
35. Pengangkatanseseoranguntukmenjabat KepalaDinas, keputusantersebutdisebut :
a. Beschiking c. Diskresi
b. Regeling d. FrieseErmessen
36.KebijakanPejabatPublikuntukmelarangberjualan di tempatkeramaiandisebut :
a. Beschiking c. Diskresi
b. Regeling d. FrieseErmessen
37.Yangtidaktermasukpejabat public dibawahiniadalah : :
a. Gubernur c. Ketua DPRD
c. Bupati d. Walikota
38.Yangtidaktermasukproduk hokum kebijakanpejabat public adalah :
a.Peraturan Daerah c. Perwalkot
b.PeraturanGubenur d. PeraturanBupati
39.Presidendalammengangkatmenteri-menterinyaadalahmerupakan :
a. Prerogatif c. HakKewenangan
b. Hal Politik d. Kewajiban
40.Yangtidaktermasukupaya hokum dalampengguguranPerbupNomor : 171 Tahun 2010 adalah :
a. YudicialRevieukeMahkamahAgung
b. DiPTUNkan
c. Digugurkanolehpemerintah yang lebihtinggi
d. DicabutolehpembuatPerbuptersebut
No comments:
Post a Comment
Aturan Berkomentar :
1. Menggunakan bahasa yang sopan
2. Dilarang Berkomentar spam, flood, junk, iklan, sara, sex dsb.(Komentar Akan Saya Hapus)
3. Silahkan gunakan OpenID untuk mempermudah blogwalking